Nasib Kantor Berita Dunia Dibahas di Spanyol

Perwakilan dari 118 kantor berita sedunia akan berkumpul di Estepona, Spanyol, pada 24-27 Oktober 2007, untuk membicarakan nasib mereka menghadapi era Internet, yang ditandai dengan akses informasi global secara cuma-cuma.

Direktur Pemberitaan/Pemimpin Redaksi LKBN Antara, M. Saiful Hadi, di Jakarta, Senin, mengatakan delegasi Perum Antara yang mewakili Indonesia akan menyampaikan pemikiran-pemikiran di Kongres Kantor Berita Sedunia Kedua itu mengenai bagaimana lembaga kantor berita nasional bisa survive dalam persaingan dan bahkan bertekad menjadi kantor berita kelas dunia.

Selain Saiful Hadi, delegasi Indonesia lainnya adalah Direktur Umum dan SDM Rajab Ritonga dan Wakil Pemimpin Redaksi Bidang Umum Perum LKBN Antara Akhmad Kusaeni.

Menurut Saiful, kantor-kantor berita sekarang ini menghadapi tantangan baru yang mengancam eksistensinya. Globalisasi dan perkembangan teknologi informasi telah memungkinkan berita dan informasi didistribusikan dan diakses secara massal dan gratis.

"Jika kantor berita tidak bisa menyiasatinya, tidak mengherankan sejumlah kantor berita punah dan bangkrut," katanya.

Ia juga mengatakan Kongres Kantor Berita Sedunia itu sangat penting mengingat Antara akan menjadi Presiden Organisasi Kantor Berita Asia Pasifik (OANA) pada Desember mendatang untuk periode kepemimpinan selama tiga tahun. OANA beranggotakan 33 kantor berita di kawasan Asia Pasifik.

Sebagai Presiden OANA, Perum LKBN Antara bertekad untuk lebih menyuarakan informasi dari kawasan Asia Pasifik di forum internasional. Selama ini masih terjadi ketimpangan, dan berita-berita internasional masih didominasi oleh kantor-kantor berita raksasa Barat seperti Reuters, AP, AFP dan DPA.

"Bagaimana mengatasi ketimpangan arus informasi dari negara maju ke negara berkembangan itulah yang akan diperjuangkan ANTARA sebagai Presiden OANA pada Kongres Kantor Berita Sedunia itu," ujar Saiful Hadi yang juga Ketua Bidang Luar Negeri Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Selain masalah ketimpangan informasi itu, delegasi Indonesia juga akan memperjuangkan bagaimana akses wartawan-wartawan Indonesia dan Asia bisa lebih terbuka dalam meliput peristiwa-peristiwa besar dunia, seperti Piala Dunia dan Olimpiade di Beijing pada 2008.

Begitu juga masalah keamanan meliput konflik bersenjata di berbagai belahan dunia agar keselamatan wartawan bisa dihormati oleh pihak yang berkonflik. Selama ini, masih banyak pihak yang tidak akan peduli akan hak serta jaminan keamanan bagi wartawan.

Dalam kaitan itu, Antara akan menyuarakan bagaimana pentingnya perusahaan-perusahaan pers untuk mengasuransikan wartawannya yang meliput konflik bersenjata. (*)


Copyright © 2007 ANTARA

Perpustakaan Digital HAKI Permudah Akses Informasi

Perpustakaan Digital HAKI Permudah Akses Informasi

Membaca adalah dasar dari semua pengetahuan. Dengan membaca kita jadi tahu segala hal. Dan untuk merangsang pertumbuhan membaca di Indonesia, Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaludin di Jakarta, Rabu (7/2) lalu, meresmikan beroperasinya Perpustakaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dengan sistem Digital (Intelectual Property Digital Library - IPLD). Perpustakaan berbasis digital itu sistemnya dibangun dengan bantuan pembiayaan dari pemerintah Jepang, serta biaya dari anggaran APBN.

"Dengan adanya perpustakaan berbasis digital tersebut akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual," ujar Hamid saat meresmikan.

Dengan memanfaatkan sistem Teknologi Informasi tersebut diharapkan akan mengefisienkan waktu dan mengefektifkan proses memperoleh data yang diperlukan di bidang HAKI. Dengan demikian tidak perlu lagi ada perpustakaan buku yang bertumpuk tumpuk.

Hamid menambahkan dalam kehidupan masyarakat modern tidak bisa dilepaskan dari teknologi, oleh karena itulah untuk membangun sistem HAKI di tanah air salah satu upaya yang ditempuh adalah membangun instrumen yang berbasis teknologi itu. Salah satu bentuknya adalah membangun Perpustakaan Digital Kekayaan Intelektual ini.

Dia mengatakan, mudah mudahan dengan beroperasinya di enam Kantor Wilayah yang dibiayai pemerintah Jepang dan enam wilayah yang dibiayai oleh Pemerintah Indonesia setelah itu baru merambah ke Propinsi lain.

Penentuan 12 Propinsi dari 33 Propinsi di Indonesia itu atas pertimbangan permintaan atau tingginya permohonan di bidang HAKI dari wilayah tersebut. Pembangunan IPDL merupakan bagian dari pembangunan instrumen teknologi informasi dan komunikasi.

Hamid mengatakan perpustakaan digital itu dibawa ke daerah agar Kanwil juga bisa mengakses data tersebut sekaligus sebagai bahan untuk memberikan putusan diberi tidaknya pemohon hak atas kekayaan intelektual itu.

Hal senada dikemukakan Dirjen Hak atas Kekayaan Intelektual, Prof Dr Abdul Bari Azed, yang mengatakan bahwa IPDL ini merupakan bagian rencana strategi Ditjen HAKI untuk membangun sistem HAKI dengan dukungan teknologi informasi. Azed mengatakan dalam melaksanakan rencana strategi di bidang TI dan Komunikasi bahwa sebagian besar otomatisasi administrasi permohonan dan pendaftaran HKI telah dapat dimplementasikan dengan baik mulai dari proses pendaftaran hingga publikasinya.

Dia mengatakan, adanya berbagai pengembangan yang dilakukan dalam sistem HAKI di tanah air itu semata mata untuk memberikan kemudahan akses bagi msyarakat di era yang serba terbuka ini. Menurut data di Ditjen HAKI, Perpustakaan Digital Kekayaan Intelektual (IPDL) yang diresmikan beroperasinya pada Rabu (7/2) saat ini dalam data basenya memuat data mengenai permohonan HAKI yang telah dipublikasikan baik itu hak paten, merek, hak cipta maupun desain industri.

Jumlah data yang kini termuat dalam IPDL itu adalah 50 ribu dokumen paten, 300 ribu dokumen merek, 25 ribu dokumen desain industri dan sekitar 32 ribu dokumen hak Cipta. Jumlah data tersebut akan terus bertambah setiap hari dari waktu ke waktu seiring dengan meningkatnya permohonan hak ke Ditjen HAKI.

Fasilitas IPDL itu dapat diakses melalui situs http://ipdl.dgip.go.id

Menurut Hamid Awaludin, sistem HAKI perlu mendapatkan perhatian yang serius karena dalam pergerakan ekonomi seluruh bangsa maka makin modern negara itu ekonominya bergerak bukan lagi dengan pertukaran barter tetapi ditentukan sektor jasa atau sektor karya.

http://www.kapanlagi.com/a/0000003989.html